GUBERNUR WAHID JANGAN BAPER.

Refleksi 100 hari  Pemerintahan Wahid SF Haryanto : Law Enforcement dan Jangan Sibuk Pencitraan 
Proses Pilkada Riau sudah rampung beberapa waktu lalu. Abdul Wahid-SF Haryanto sebagai pemenang Pilgubri telah dilantik Presiden Prabowo di halaman Istana Merdeka Kamis (20/2) lalu  bersama bersama 481 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Ekspektasi dan harapan masyarakat Riau membuncah pada pasangan Gubri dan Wagubri dari latar belakang berbeda ini. Abdul Wahid  dikenal sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memulai karir dari bawah. Sedangkan SF Haryanto dikenal sebagi birokrat andal berlatar belakang sebagai teknokrat.
Gegap gempita dan euforia masyarakat Riau tercipta pada saat pelantikan dan awal pemerintahan Wahid-SF Haryanto. Harapan akan terwujudnya Riau Bermarwah sebagaimana  jargon  kampanye pasangan ini seakan dapat terealisasi dalam pemerintahan kedua pasangan ini. Harapan Riau yang maju dan ekonomi rakyat yang meningkat yang sudah lama dirindukan. Pasca  Gubri Rusli Zainal, seakan tidak nampak geliat pembangunan di Riau seperti harapan masyarakat banyak . Dan seratus hari pemeritahan Wahid-SF Haryanto akan menjadi barometer awal bagi sebagian masyarakat Riau untuk meneropong apakah harapan yang dibebankan pada pasangan Gubri dan Wagubri ini akan terealisasi.
Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR) Armilis Ramaini SH MH menilai bahwa harapan masyarakat Riau yang merindukan Riau Bermarwah pada 100 hari pemerintahan Wahid-SF Haryanto mulai memudar. Euforia dan gegap gempita menyambut pemimpin baru yang akan memajukan Riau seperti jauh panggang dari api. Menurut Armilis  yang juga pengacara senior ini, ada beberapa catatan penting yang perlu dievaluasi dalam 100 hari pemerintahan Wahid-SF Haryanto.
 Dalam 100 hari pemerintahannya belum nampak program nyata dalam kebijakan Wahid-SF untuk membangun Riau dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Wahid sebagai Gubri nampak seperti kebingungan untuk memulai dari mana menuntaskan permasalahan yang ada. Curhatan yang disampaikan Wahid bahwa Riau pada tahun 2025 ini tidak dapat melaksanakan pembangunan akibat devisit dan tunda bayar senilai 3.5 triliun  memantik reaksi publik. “Publik dibuat kaget dan terperangah ketika Gubri mengumbar bahwa Riau mengalami defisit anggaran dan tunda bayar sebesar 3.5 T sehingga tidak ada dana untuk membangun,” kata Armilis
Permasalahan semakin rumit ketika SF Haryanto yang menjabat sebagai Sekda dan Gubri sebelumnya  memberikan komentar berbeda dengan Wahid. SF Haryanto mengatakan bahwa defisit APBD Riau  hanya sekitar 135 milar saja sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Polemik dan perbedaan komentar dari dua pemimpin Riau membuat gaduh dan masyarakat bingung, mana pernyataan dua pemimpin Riau ini yang benar. Bukannya semakin kompak, perbedaan dua pemimin Riau ini justru semakin memuncak. Bahkan pada acara resmi pemerintahan, SF Haryanto tidak nampak mendampingi Wahid.  “Wahid sebagai Gubri sudah malah sibuk  berkoordinasi dengan semua Bupati dan walikota untuk mencari solusi defisit dan tunda bayar tanpa melibatkan SF Haryanto. Bahkan berkonvoi bersama para Bupati dan walikota untuk menemui kementerian terkait agar dapat memprioritaskan program kementerian untuk provinsi Riau. “Permasalahan   defisit dan tunda bayar tidak akan selesai dengan road show gubri bersama para bupati/walikota ke kementerian karena pemerintah pusat juga tengah melakukan efisiesi untuk menguragi defisit APBN akibat hutang luar negeri.”kata Armilis.
Armilis juga meminta agar Gubri menghilangkan gaya politik populis dan pencitraan dengan melakukan show force dan kunjungan ke barbagai kabupaten/kota. Tetapi hendaknya lebih fokus membenahi pemerintahan dengan fokus kepada program dan kegiatan dan tentu saja harus melibatkan Wagubri . “Buanglah jauh-jauh politik pencitraan dan fokus saja pada kegiatan dan program pemerintahan sesuai dengan visi dan misi pada waktu Pilkada lalu,”ujarnya.
Armilis juga meminta agar Wahid jangan sampai membawa para kepala OPD dan pegawai ke ranah politik. Seperti tekanan dan stigma bahwa si fulan loyalis Syamsuar yang berakibat mundurnya beberapa kepala OPD. “Para PNS itu loyal pada pimpinannya dan ketika Wahid jadi Gubri maka para PNS akan loyal kepada Wahid. Jangan ada lagi dikotomi tentang loyalitas para PNS,”ujarnya.
Armilis juga mencermati retaknya hubungan antara Wahid dan SF Haryanto yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik. Armilis meminta agar kedua pemimpin Riau ini membuang egonya masing-masing dan fokus untuk membangun Riau. “Jangan hanya gara-gara mempertahankan egonya masing-masing Gubri dan Wagubri tidak akur. Yang akan menjadi korban adalah masyarakat Riau karena pembangunan Riau tidak akan berjalan maksimal kalau Gubri dan Wagubri tidak kompak,’’ujarnya.
Armilis menegaskan bahwa law enforcement atau penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu menjadi syarat mutlak  dalam membangun Riau ke depan.  Pengelolaan keuangan secara serampangan dan ugal-ugalan, tata kelola keuangan yang buruk, budaya korupsi yang merajalela seperti kasus SPPD fikitf  DPRD Riau 165 M, korupsi pembangunan fly over Arengka, defisit dan tunda bayar 3.5 T tidak akan terjadi apabila law enforcement dijalankan secara tegas dan konsisten. “Budaya korupsi dan perilaku hedonis para pejabat Riau telah menyebabkan kerugian dan kehilangan APBD yang besar. Selama penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas dan konsisten maka sulit untuk melihat Riau akan maju ditengah semakin kecilnya porsi APBD Riau. Wahid adalah gubernur yang tidak punya beban masa lalu. Setiap penyalahgunaan APBD Riau harus diproses hukum sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dana APBD dapat diguanakn seutuhnya untuk membangun Riau ke depannya,’pungkas Armilsi.

Penulis : Rolan Aritonang