PEMKAB.KAMPAR SAMBUT MASYARAKAT DI LUAR PAGAR.

Sambut Ratusan Massa ARRM Diluar Pagar dan Kirim Pejabat Setingkat Kabag, Bupati Kampar Dinilai Arogan dan Tak Peduli
Aksi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Riau Menggugat (ARRM) ke Kantor Bupati Kampar , Senin (26/6) untuk meminta kepedulian dan bantuan  Bupati Kampar Ahmad Yuzar untuk memediasi sengketa antara Koppsa M dan PTPN IV terkait gugatan wanprestasi Rp 140 M meninggalkan  kesan yang kurang elok. Sikap Pemkab Kampar yang menerima ratusan mahasiswa dan masyarakat di luar pagar Komplek Perkantoran PemkabKampar  dinilai sebagai sikap yang arogan dan melecehkan. Bupati Kampar hanya mengirim pejabat setingkat Kabag Kesbangpol untuk menemui massa ARRM. Padahal, masalah Gugatan Wanprestasi yang diajukan PTPN IV kepada Koppsa melibatkan ribuan warga dan nilai gugatan yang fantastis.
“Perlakuan Pemkab Kampar terutama Bupati kampar terhadap massa ARRM yang melakukan aksi demonsrtrasi sungguh tidak pantas. Massa ARRM melakukan aksi secara damai dan tertib, tapi mengapa mereka hanya disambut di luar pagar Komplek Perkantoran Pemkab Kampar. Ditambah lagi, Bupati Kampar hanya mengutus pejabat setingkat Kabag Kesbangpol untuk menemui massa ARRM. Tindakan ini menunjukan sikap arogan dan melecehkan ratusan warga yang mengadukan nasibnya ke Bupati Kampar,”ujar Wakil Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR), Rolan Aritonang, Selasa (27/5).
Sebagai Bupati Kampar, jelas Rolan, Ahmad Yuzar harus bersikap bijak dan peduli dengan permasalahan ratusan KK dengan jumlah anggota keluarga ribuan orang yang tengah dizalimi dan diintimidasi oleh PTPN IV dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Koppsa M senilai Rp 140 M. “Bagaimana mungkin, ratusan warga yang ingin meminta perlindungan dan bantuan kepada bupati diperlakukan seperti itu. Mereka telah bersusah payah datang dari Desa Pangkalan Baru menaiki bus dan meningggalkan aktivitas mereka sehari penuh. Tapi diperlakukan tidak pantas oleh Bupati Kampar,”tegas Rolan yang juga mantan Ketua Komisi VII DPRD Riau ini.
Sebagai Bupati yang baru terpilih dan dilantik, papar Rolan, Ahmad Yuzar harus berempati dan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Desa Pangkalan baru yang teraniaya. Bahkan tanpa harus dimintapun, bupati harus proaktif dalam menuntaskan perselisihan antara Koppsa M dengan PTPN IV. “Persateruan antara Koppsa M dengan PTPN IV merupakan masalah besar dan jarang terjadi. Biasanya petani yang tergabung dalam koperasi yang menggugat bapak angkat, tetapi dalam kasus Koppsa M ini, malah PTPN IV sebagai bapak angkat yang menggugat Koppsa M karena pembangunan kebun yang gagal,’tegas Rolan.
Politisi senior PDIP ini juga mengimbau agar Bupati Kampar Ahmad Yuzar dapat mengubah mind setnya dari seorang pemong senior menjadi pelayan masyarakat. Sebab bupati sebagai kepala daerah notabene adalah pelayan bagi masyarakat Kampar. Kalau karakter ini bisa diubah oleh bupati, maka masyarakat Kampar akan dapat merasakan kehadiran seorang pemimpin yang dekat, peduli dan berempati dengan keadaaan dan kehidupan masyarakatnya. Tidak masanya lagi seorang bupati merasa dirinya harus dilayani dan dihormati. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang peduli, berempati dan tidak berjarak dengan masyarakatnya. “Ahmad Yuzar adalah pejabat yang punya rekam jejak baik dan bersih. Kalau bupati bisa mengubah mindsetnya sebagai pelayan masyarakat maka beliau akan dikenang sebagai Bupati yang merakyat, peduli dan dicintai oleh  masyarakatnya,”kata Rolan
Rolan mengingatkan bahwa penyelesaian gugatan PTPN IV kepada Kopsa M senilai Rp 140 M menjadi ujian sesungguhnya bagi Bupati Kampar dalam memimpin daerahnya. Jika persateruan antara PTPN IV ini terus berlanjut maka akan berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal antara petani kecil yang tergabung dalam Koppsa M dengan PTPN IV. Akan tetapi, jika Pemkab Kampar dalam hak ini Bupati bisa mencari win-win solution maka konflik ini akan berakhir dengan baik. “Keseriusan dan keberpihakan Bupati dan Pemkab Kampar kepada petani kecil yang tergabung  dalam Koppsa M sangat dibutuhkan dalam menuntaskan kasus ini. Petani kecil dengan tingkat pendidikan dan ekonomi terbatas harus berhadapan dengan perusahaan BUMN dengan modal dan kekuasaan besar. Ini sebuah potret kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dipertontonkan secara terang-benderang. Bupati Kampar harus terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik antara Koppsa M dengan PTPN IV ini,’pungkas Rolan

Penulis : Heber Samudera