Riau Terima PSDH hanya 214 M, PT IKPP dan PT RAPP Diduga Ngemplang PSDH Ratusan Miliar

Besaran Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang diterima Provinsi Riau pada tahun 2024 hanya  Rp 214 M. Besaran PSDH itu dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan kapasitas produksi dan kebutuhan kayu akasia yang dibutuhkan oleh dua perusahaan besar di Riau yaitu PT IKPP dan PT IKPP yang mencapai 2 1.5 juta ton. Serta luasan hutan Riau yang ditanami akasia sekitar 1.58 juta hektar  Diduga, Riau berpotensi kehilangan pendapatan dari PSDH bernilai ratusan miliar.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri SH Msi di  DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (15/5). PT IKPP mempunyai kapasitas produksi 12 juta Meter kubik kayu setiap tahun sedangkan PT RAPP membutuhkan 9.5 juta ton kayu setiap tahun. 
“Jika kebutuhan kayu akasia kedua perusahaan Pulp & paper itu setiap tahun sebesar 21.5 juta ton kayu maka nilai PSDH yang diterima Riau sangat kecil dan tidak masuk akal. Kalau kebutuhan kayu kedua perusahaan itu disuplai 50 persen saja dari Riau maka ada potensi kehilnan PSDH  sekitar 500 M,’’ujar Edi Basri.
Penentuan besaran PSDH, kata Edi Basri yang juga politisi senior Gerindra, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No 64/MenLHK/Setjen/Kun.1/12/2017. Berdasarkan Peratutan Menteri LHK tersebut untuk setiap ton kayu akasia yang dikelola akan dikenakan PSDH Rp 8400. Jika total kebutuhan kayu kedua perusahaan bubuk kertas itu 21.5 juta M3 maka total PSDH bisa mencapai sekitar 1.8 T. Jika jumlah kayu pabrik 50 persen saja berasal dari Riau maka potensi PSDH yang diterima Riau mencapai Rp 900 M. “Karena PSDH untuk provinsi 80 persen dan untuk pusat 20 persen maka  potensi PSDH untuk Riau Rp 720 M. “Ada selisih realisasi PSDH yang diterima Provinis Riau tahun 2024 yang hanya 214 M dengan potensi yang diterima sebesar Rp 506 M.
“Perhitungan besaran PSDH sudah diatur dalam Peraturan Menteri LHK no 64 . Kalau dihitung besaran PSDH yang diterima Riau darikebutuhan kayu akasia kedua pabrik bubuk kertas itu per tahun yang mencapai 21.5 juta ton maka ada potensi kehilangan PSDH sekitar Rp 506 M,’’ujar Edi Basri
Luas hutan Riau untuk HP HTI sekitar 1.58 juta Ha. Jika dibandingkan dengan jumlah PSDH yang diterima Riau yang hanya Rp 214 M maka untuk satu Ha lahan akasia Pemprov Riau hanya menerima Rp 135 setiap tahunnya. “Sungguh angka yang tidak rasional untuk setiap satu Ha lahan yang ditanami akasia,’ujar Edi Basri
Luas hutan produksi Riau, lanjut Edi Basri, sekitar 4,5 juta Ha. 2.33 juta Ha merupakan kawasan hutan produksi tetap dan sisanya hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan produksi konversi (HPK).  Sekitar 1.58 juta Ha telah ditanami akasia dengan nama Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). “Sekitar 35 persen luas hutan produksidi Riau  telah berubah menjadi lahan konsesi HTI dengan tanaman akasia,”katanya
Saat ini, jelas Edi Basri, ada 52 perusahaan pemegang HTI dengan PT RAPP sebagai pemegang konsesi terbesar yaitu seluas 338.536 Ha, disusul PT Arara Abadi (AA) seluas 296.262 Ha serta PT Sumatera Riang Lestari (SRL) seluas 148.075 Ha. “Sisanya 49 perusahaahn lain yang berafiliasi dan bermitra sebagai pemasok ke PT IKPP dan PT RAPP,”katanya.
Pembukaan lahan HTI yang mencapai 1,58 juta Ha, kata Edi Basri telah menimbulkan banyak masalah. Seperti kerusakan lingkungan, konflik antara mansuia dengan gajah, rusaknya ekosistem gambut dan konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan perusahaan pemilik lahan. “Hasil PSDH yang diterima Riau sangat kecil dibandingkan dengan luasan hutan yang dijadikan konsesi HTI serta dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya,”ujar Edi Basri
Edi Basri juga akan meminta DPRD Riau untuk mencari dimana letak penyebab raibnya potensi PSDH Riau dalam jumlah ratusan miliar. Untuk itu, DPRD Riau akan memanggil dan meminta keterangan dari pihak terkait terkait masalah ini. “Di tengah kondisi Pemprov Riau kesulitan keuangan dalam membangun akibat defisit dan tunda bayar, PSDH merupakan sumber pendapatan potensial yang bisa digunakan untuk membangun Riau,”pungkas Edi Basri
Humas PT IKPP Herwansyah yang dikonfirmasi melalui Wanya tidak memberikan jawaban. Demikian juga dengan Humas PT RAPP Hindran Aldrik (Erik) yang dikonfirmasi via Wanya juga tidak memberikan jawaban

Penulis : Heber Samudera