Tumbal Kapital dan Bencana Asap yang Sudah Dianggap Normal : Dr. Andree Armilis *Sosiolog, Inisiator gerakan "Riau Melawan Asap" tahun 2015

Narasi kedai kopi "bukan Riau kalau tak berasap" bukan sekadar lelucon getir masyarakat lokal, secara kritis ia dapat dilihat sebagai bentuk pasifikasi ideologis yang sangat berbahaya. Saat ancaman kerusakan paru-paru dan kematian pelan-pelan berulang setiap tahun dianggap sebagai bagian dari ritme hidup wajar, di sanalah terjadi keberhasilan struktur sosial dalam menormalisasi kejahatan ekologis (ecological crime). Potret seorang lansia yang matanya memerah iritasi namun tetap mengayuh rezeki di dekat titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditampilkan sebuah media nasional menyingkap fakta telanjang: keselamatan manusia telah ditumbalkan demi keberlangsungan sistem ekonomi eksploitatif. Bencana ini sama sekali bukan kejadian alamiah (natural disaster), melainkan krisis sosial-ekologis yang diproduksi secara sistematis (socio-natural disaster).

Sosiolog lingkungan Riley Dunlap lewat kritiknya terhadap Human Exemptionalism Paradigm (HEP) membongkar bagaimana logika pembangunan kapitalistik memperlakukan alam seolah-olah tanpa batas daya dukung. Dalam kasus Riau, terjadi perampasan dan pemutarbalikkan fungsi ekologis secara brutal. Lingkungan Riau dikuras habis-habisan fungsi penyedia sumber dayanya (supply depot) demi ekspansi monokultur dan industri ekstraktif skala besar. Sebagai dampaknya, ruang hidup (living space) warga dihancurkan, sementara atmosfer dan udara bersih dipaksa menjadi tempat pembuangan limbah (waste repository) racun asap hasil metode pembakaran lahan yang murah dan cepat. Dalam kalkulasi industri, kesehatan lansia, anak-anak, dan warga Riau tidak pernah dihitung sebagai biaya produksi. Ini adalah bentuk eksternalisasi risiko yang amat telanjang: keuntungan finansial diprivatisasi oleh segelintir elit dan korporasi, sedangkan biaya sosial, krisis kesehatan, dan penderitaan fisik dieksternalisasikan kepada rakyat miskin yang sama sekali tidak menikmati kue "pembangunan" tersebut.

Penjelasan ekonomi-politik dari Frederick Buttel menelanjangi lebih jauh akar struktural dari "rutinitas" asap ini. Pembakaran lahan yang terus berulang bertahan karena pembakaran adalah metode penyiapan lahan paling hemat biaya (cost-effective) untuk memaksimalkan margin keuntungan modal. Di sini, Buttel menunjuk pada peran kontradiktif dan dualisme negara. Di satu sisi, negara tampil secara teatrikal seolah-olah peduli melalui pembentukan satgas, pembagian masker gratis, hingga imbauan-imbauan seremonial demi menjaga legitimasi politiknya. Namun di sisi lain, pada tingkatan struktural yang paling mendasar, negara terus berperan sebagai fasilitator akumulasi modal dengan memberikan konsesi lahan masif, melanggengkan tata kelola gambut yang merusak, serta enggan menindak tegas korporasi-korporasi besar pembalik tanah. Penegakan hukum akhirnya beroperasi secara selektif dan memuakkan: tajam menyasar masyarakat kecil atau pembakar skala mikro, tetapi tumpul serta penuh impunitas ketika berhadapan dengan pemodal besar dan aktor intelektual di balik industri ekstraktif.
Ketimpangan ini memperlihatkan secara gamblang bagaimana mekanisme "treadmill of production" menjerat kelas bawah. Keselamatan ekologis dan udara bersih telah terkomodifikasi menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh kelas atas; mereka yang mampu membeli pemurni udara (air purifier) atau mengungsi keluar daerah saat krisis memuncak. Bagi lansia dan masyarakat miskin di Riau, tidak ada kemewahan untuk "meliburkan paru-paru". Tekanan struktur ekonomi memaksa mereka melakukan pertukaran yang tidak setara (unequal exchange): menukar kesehatan organ tubuh dan usia harapan hidup demi menyambung kebutuhan perut esok hari. Menganggap bencana asap di Riau sebagai bagian dari takdir geografis atau rutinitas biasa adalah bentuk penyerahan diri pada kekerasan sistemik. Karhutla Riau adalah monumen atas sistem sosial-ekonomi yang secara sadar menjadikan manusia dan alam sebagai tumbal demi melanggengkan akumulasi kapital.

​Pada akhirnya, kita merindukan saat di mana alam diperlakukan secara beradab dan martabat manusia dijunjung tinggi di atas angka pertumbuhan ekonomi. Tapi entah kapan rindu itu akan terwujud, selama nurani masih kalah oleh kuasa modal.