Efesiensi anggaran fraksi Partai Demokrat DPRD Purworejo minta Pemda tunda pembangunan Hotel Ganesha

DetikAktualNews.Com. Purworejo. - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menyampaikan keberatan jika lanjutan pembangunan fisik Hotel Ganesha harus dilakukan tahun 2025 ini. Menurut Fraksi Partai Demokrat, Pembangunan fisik Hotel Ganesha belum memiliki urgensi untuk diwajibkan dibangun lagi pada tahun ini dan lebih bijaksana kalau ditunda terlebih dahulu. 

Melalui keterangan Ketua Fraksi Partai Demokrat H. Rujiyanto, S.Ag, MM, FPD memandang bahwa sudah selayaknya daerah mengikuti arahan presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. 

Dikatakan H Rujiyanto, bahwa perintah Presiden harus disikapi dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, perlu keselarasan dan kepatuhan daerah terhadap apa yang direncanakan pemerintah pusat. Agar rencana kerja pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan sesuai keinginan. 
 
“Lanjutan pembangunan Hotel Ganesha memang disepakati pada saat pengesahan APBD di tahun 2024 lalu. Tapi kita tau sekarang ada Inpres untuk efisiensi. Fokusnya adalah pemeliharaan infrastruktur dasar yang sudah ada seperti perawatan jalan, jembatan, irigasi . Selain itu pada infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat," terangnya..

Pembangunan Hotel Ganesha, semula diberi anggaran Rp6 M untuk fisik dan Rp5 M untuk interior di tahun 2025 ini. Namun Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa, di era efisiensi anggaran seperti ini, urusan pembangunan hotel itu tidak lebih penting daripada untuk pengentasan kemiskinan dan upaya kita untuk swasembada pangan, sehingga lanjutan pembangunan hotel masih bisa ditunda.

"Saya kira apa yang kami sampaikan mewakili suara masyarakat ya..karena memang itu yang kami serap dari masyarakat. Mereka lebih membutuhkan program - program yang langsung menyentuh dan tepat sasaran. Tolong jangan khianati Instruksi Presiden tentang efisiensi dan jangan abaikan suara rakyat karena kita ini wakilnya rakyat," tandas H Rujiyanto.

Ditanya mengenai pasar darurat Kutoarjo, Anggota DPRD yang telah menjabat 6 Periode itu mengatakan, bagi pedagang Pasar Kutoarjo yang terbakar pada tahun 2024 lalu, memang sangat perlu untuk dibuatkan lokasi sementara. Namun dirinya menggaris bawahi agar anggaran pasar darurat yang direncanakan sebanyak Rp5,8 miliar bisa di efisiensikan lagi. 

"Memang ini urusan perut para pedagang, tapi jangan sampai yang terjadi akhirnya malah mengenyangkan perut beberapa pihak saja" kelakarnya. 

Dirinya mengingatkan dan meminta agar pembuatan pasar darurat tidak dikerjakan dengan asal - asalan atau asal jadi saja. Ia pun mengajak segala lapisan masyarakat juga ikut mengawasi. 

"Agar tercipta transparansi dan suatu tata kelola keuangan yang baik, sesuai aturan yang berlaku dan selaras dengan Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran." Pungkasnya.

Penulis, Koim

Editor Gus Mustakim