Beli Empat Unit Mobil Dinas Baru, BEM se Riau Kecam Pimpinan DPRD Pekanbaru

Beli Empat Unit Mobil Dinas Baru, BEM se Riau Kecam Pimpinan DPRD Pekanbaru
Pembelian empat  unit mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Pekanbaru mendapat kecamatan keras dari Aliansi BEM Riau Bersatu (BRB). Pembelian mobil dinas baru ini ditengah kondisi APBD Pekanbaru yang tengah mengalami devisit dan tunda bayar dinilai sebagai sikap  pimpinan dewan  yang egois dan tidak peduli dengan kondisi keuangan daerah serta tidak mempunyai sense of crisis atau sikap empati terhadap kondisi keuangan daerah dan masyarakat yang lagi susah.
Kecaman ini disampaikan oleh formatur RRB Pahot Hasibuan dalam releasenya Kamis (27/3). Dikatakan Pahot, pembelian 4 unit mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk empat orang pimpinan DPRD Kota Pekanbaru merupakan perbuatan yang memalukan dan melukai rasa keadilan masyarakat Pekanbaru. Sebab, masyarakat Pekanbaru mengetahui kondisi keuangan daerah yang sedang krisis. 
“Walikota Pekanbaru tengah berupaya menutupi devisit dan tunda bayar dalam APBD Pekanbaru yang berdampak langsung terhadap pembangunan kota. Pimpinan dewan bukannya ikut berempati dan mencari solusi tetapi malah membeli empat kendaraan dinas mewah . Sikap pimpinan dewan ini sangat memalukan dan melukai rasa keadilan masyarakat Pekanbaru,”ujar Pahot.
Empat unit mobil dinas baru itu, lanjut Pahot, telah dipesan di Dealer Honda Soekarno-Hatta. Adapaun empat mobil dinas itu adalah 3 unit mobil Honda New Accord RS.e. HEV untuk tiga orang wakil ketua dan satu unit Honda New CRV.2.01.RS.e.HEV untuk ketua dewan. Pembelian empat unit mobil ini memakan biaya sebesar Rp 3.597.200.000 M. “Pembelian empat unit mobil mewah untuk pimpinan dewan memakan biaya lumayan besar. Harusnya pimpinan dewan dapat menahan keinginan untuk membeli kendaraan dinas baru ditengah kesulitan keuangan yang dialami Pemko Pekanbaru. Dana itu dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih urgen seperti perbaikan jalan yang rusak,”katanya.
Pahot mendesak agar pembelian mobil dinas untuk pimpinan dewan kota Pekanbaru dapat ditunda dan dibatalkan. Sebab, pimpinan dewan dapat memakai kendaraan pimpinan dewan sebelumnya yang masih bagus dan layak pakai. “Kita meminta agar pimpinan dewan dapat menunda sahwat untuk membeli kendaraan dinas baru. Dana pembelian mobil dinas itu bisa dialihkan untuk perbaikan jalan yang rusak atau membayar tunda bayar kegiatan  sehingga marwah dewan masih ada dan tidak dikecam masyarakat sebagai pengkhianat,”pungkasnya. 
Penulis Edy Syahputra